Belanja Pemerintah Lelet, Jokowi Sebut Menteri-Pemda Perlu Diberi Alarm

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada pemerintah pusat hingga daerah bahwa saat ini masih dalam kondisi darurat. Sehingga perlu bekerja jauh dari yang biasanya.

Kali ini Jokowi berbicara hal itu dalam rangka anggaran belanja pengadaan barang dan jasa. Dia meminta LKPP untuk membuat sistem pengadaan yang realtime dengan 100% e-procurement.

"Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data, pengadaan agar lebih cepat. Big data analytics, cognitive computing artifisial intelijen, block chain, harus mulai digunakan mulai dipakai," ucapnya saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya dengan bantuan teknologi, LKPP bisa memantau secara real time realisasi transaksi yang dilakukan setiap kementerian, lembaga hingga kepala daerah. Data itulah yang akan menjadi alarm bagi para pejabat untuk bekerja.

"Dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri dan kepala daerah bisa diberikan alarm bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan. Apalagi di kondisi seperti ini sangat penting sekali pengadaan dipercepat," ucapnya.

Menurut Jokowi di situasi ekonomi yang melambat akibat pandemi COVID-19, pengadaan barang dan jasa dari pemerintah sangat penting. Hal itu bisa mendorong peredaran uang di masyarakat sehingga roda ekonomi bisa terus berputar.

Sayangnya Jokowi mendapat laporan dari LKPP dari nilai pagu pengumuman e-tendering masih ada Rp 60,58 triliun belanja pengadaan yang masih berproses, di antaranya Rp 48,8 triliun merupakan pekerjaan konstruksi. Hal itulah yang membuat Jokowi geram.

"Alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian banyak lembaga, banyak pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama, rutinitas. Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Belum ganti channel yang extra Ordinary, belum mengubah SOP-nya dari normal ke sop yang shortcut, yang penuh dengan terobosan," terang Jokowi

"Akibatnya yang tadi yang saya sampaikan realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN, APBD menjadi terhambat. November masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstruksi. Terus nanti kalau misalnya itu selesai jadi barangnya kaya apa? Kalau bangunan ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya menumpuk di akhir tahun," tambahnya.

Sumber: Detik.com

Lokasi:

Berbagi :